Opini: Sebuah Kisah dari Negeri Para Jenderal

Gambar dari kompasiana.com "Padahal angkatan perang! Tidak boleh ikut-ikut politik tidak boleh diombang-ambingkan oleh sesuatu politik ...

Gambar dari kompasiana.com

"Padahal angkatan perang! Tidak boleh ikut-ikut politik tidak boleh diombang-ambingkan oleh sesuatu politik angkatan perang harus berjiwa, ya berjiwa, berapi-api berjiwa, berkobar-kobar berjiwa tetapi ia tidak boleh ikut-ikut politik." Soekarno -

Opini, setaranews.com - Kalimat di atas adalah pesan Bung Karno pada HUT RI Ke-8, meskipun pesan itu sudah berusia sekitar 67 tahun tetapi hingga saat ini masih relevan. Bung Karno paham betul kalau angkatan perang atau tentara berpolitik praktis akan dapat menciptakan kekacauan negara. Karena tentara atau angkatan perang memiliki kendali atas senjata yang dapat menundukan lawan-lawannya secara paksa yang berlawanan jauh dari sikap demokrasi yang mengutamakan dialog.

Hal ini terbukti dalam beberapa waktu lalu di Myanmar, partai yang didukung oleh militer mengalami kekalahan telak dalam pemilu yang mengakibatkan militer menggunakan senjatanya untuk menangkap pejabat tinggi dari partai pemenang pemilu dan menguasai negara. Tetapi pada dasarnya di Indonesia sendiri, para jenderal dalam angkatan perangnya adalah manusia yang berpolitik. Seperti yang kita ketahui, pertikaian antara para jenderal biasanya dikenal sebagai perang galaxy atau perang bintang yang tentu merujuk pada bintang yang terdapat di pundak para jenderal.

Memilih Panglima Dengan Cara Demokrasi

Jika kita ketahui, saat ini untuk memilih Panglima Tentara Negara Indonesia (TNI) adalah hak prerogatif Presiden. Namun siapa sangka bahwa pemilihan Panglima TKR pertama justru dilakukan dengan cara voting. Hal ini terjadi karena adanya pertarungan mantan Koninklijke Nederlandsch-Indische Ledger (KNIL) dan mantan Pembela Tanah Air (PETA) di tubuh Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Saat itu, banyaknya mantan perwira KNIL yang berada dipucuk pimpinan TKR membuat mantan perwira PETA menjadi iri karena di dalam tubuh TKR mantan perwira PETA jumlahnya jauh lebih banyak. Hingga saat itu Oerip mantan perwira KNIL yang diberi tugas untuk menjadi Kepala Formatur Markas Besar Oemoem (MBO) mencium gelagat ketidak setujuan mantan perwira PETA atas dominasi mantan perwira KNIL dalam tubuh TKR. Hal ini menyebabkan Oerip mengadakan konfersi TKR pada 12 November 1945, dalam konfersi ini awalnya akan dibahas strategi TKR untuk menghadapi sekutu.

Namun, pertemuan itu berjalan kurang tertib dikarenakan banyak perwira yang menenteng pistol. Oerip sendiripun tidak mampu membendung banyaknya kemauan dari para perwira yang hadir. Kerusuhan pun akhirnya dapat diredakan dengan melakukan pemungutan suara untuk memilih siapa yang akan menjadi komandan TKR, hasilnya 21 suara untuk Oerip dan 23 suara untuk Soedirman, maka semenjak saat itu Soedirman yang pengalaman dan pendidikan militernya jauh dibawah Oerip pun ditetapkan menjadi komadan TKR dan Oerip yang lebih berpengalaman dalam memimpin pasukan harus rela untuk menjadi kepala staf, sebuah jabatan yang setingkat lebih rendah dari pada panglima, hal yang tidak mungkin terjadi jika bukan karena paksaan dari Revolusi Kemerdekaan. 

Menurut pendapat Nasution, penentu kemenangan Soedirman ada pada Kolonel Noeh dari Sumatera, karena ia mewakili 6 resimen dari Sumatera dan memberikan seluruh suaranya untuk Soedirman. Kolonel Noeh sendiri adalah mantan Gyugun, tentara sukarela buatan Jepang versi Sumatera, seperti PETA di Jawa. Terpilihnya Soedirman menjadi komandan TKR ini adalah kemenangan eks PETA, dan membuat mantan perwira PETA belakangan menjadi dominan di TNI/ABRI. Sedangkan mantan perwira KNIL yang menjadi pucak pimpinan di TNI setelah Oerip Soemoharjo hanyalah Tahi Bonar Simatupang sebagai Kepala Staf Angkatan Perang (KSAP) dan Abdul Haris Nasution sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) yang kemudian hari menjadi Mentri Kordinator Pertahan, dijaman Nasution menjadi KSAD inilah pertarungan antara mantan KNIL dan PETA baru agak mereda.  

Melesetnya Karier Kurir Supersemar

Mayor Jenderal Amirmachmud, Mayor Jenderal M. Jusuf dan Mayor Jenderal Basuki Rahmat memiliki jasa yang besar kepada Orde Baru, mereka dikenal sebagai kurir Surat Perintah 11 Maret (Supersemar). Kepada Soekarno mereka berkata bahwa Soeharto mampu mengendalikan keadaan dan memulihkan keamanan, namun hal itu baru bisa terjadi jika Soekarno memberikan surat tugas kepada Soeharto untuk mengambil tindakan. Maka Soekarno pun menandatangani Surat Perintah 11 Maret. Yang memberikan wewenang kepada Soeharto selaku Panglima Angkatan Darat guna mengambil tindakan yang diperlukan dalam pemulihan keamanan dan ketertiban, namun penerapan surat tersebut jauh dari apa yang seharusnya. Alih-alih hanya untuk menertibkan keamanan, Supersemar konon dijadikan Soeharto sebagai surat sakti sekaligus legitimasi untuk perlahan tapi pasti mengambil-alih kekuasaan.

Hingga akhinya, Supersemar yang dibawa tiga jenderal itu pun berhasil membuat karier  Letnan Jenderal Soeharto melesat hingga menjadi orang nomor satu di Indonesia selama 32 tahun. Tidak hanya itu, ketiga jenderal itu pun ikut meleset pula kariernya. M. Jusuf menjadi Menteri Perindustrian hingga 1978, setelahnya jadi Panglima ABRI merangkap Menteri Pertahanan Keamanan. Sementara itu Basuki Rachmat menjadi Menteri Dalam Negeri dan Amirmachmud cukup lama menjadi Panglima Kodam Jaya dan saat Basuki Rachmat meninggal ia dilantik menjadi Menteri Dalam Negeri untuk menggantikannya. Setelah tak menjadi Menteri Dalam Negeri, Amirmachmud pun dilantik menjadi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat (DPR/MPR) dari tahun 1982-1985. 

Jendral Orba Yang Dituduh Sebagai PKI

Orde Baru menggunakan cap PKI untuk menggebuk siapa saja yang mencoba menghala-halanginya. Meskipun keberadaannya telah resmi dilarang namun isu PKI masih sering dijadikan bahan tuduhan bagi orang-orang yang ingin saling menjatuhkan. Hal ini disebabkan, cap PKI adalah orang-orang yang tidak bersih lingkungan dan hidupnya dijamin akan sulit. Namun kenyataannya cap PKI tak selamanya hanya dibebankan kepada mereka yang punya pengalaman atau keluarganya terkait dengan PKI dan sejumlah underbouw-nya. Ketika pemerintah membangun waduk Kedung Ombo dan banyak petani enggan menyerahkan tanahnya dengan harga murah, pemerintah Orde Baru lagi-lagi memakai cara ini, mereka yang tidak mau menjual tanahnya kepada pemerintah dengan harga murah akan di cap sebagai simpatisan PKI dan diberi tanda di KTP nya. 

Tidak hanya itu, diakhir masa-masa jabatan Soeharto sekelompok anak muda yang tergabung dalam Partai Rakyat Demokratik (PRD) juga tak luput dari cap PKI. PRD yang dulu dipimpin oleh Budiman Sudjatmiko dimusuhi oleh Orde Baru, tak hanya anggotanya yang dicap PKI bahkan ayah dari Budiman pun pernah disebut sebagai mantan anggota PKI meskipun akhirnya tuduhan itu hanya lah isapan jempol belakang.Tidak hanya orang yang menolak Orde Baru saja yang ternyata pernah dicap sebagai PKI. Bahkan cap inipun pernah diberikan kepada beberapa jenderal Order Baru. Contohnya, Jenderal Ali Moertopo pernah dituduh sebagai salah satu pendiri Akoma, partai komunis yang berseberangan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Tidak hanya itu, ia pun dituduh dekat dengan  Kolonel Marsudi, yang dicap PKI, dan menjadi salah seorang direktur Opsus dan mantan perwira intel Soeharto di masa Revolusi. Marsudi juga disebut-sebut sebagai pendiri organ mahasiswa kiri, Central Gerakan Mahasiswa Indonesia (CGMI).

Selain itu, isu PKI pun pernah menyerang Sudharmono, Wakil Presiden yang juga menjadi jenderal namun karier militernya kurang cermerlang karena ia berasal dari kehakiman angkatan darat, bukan satuan tempur. Ia dituduh sebagai PKI karena ia punya kaitan dengan Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo), yang belakangan jadi Pemuda Rakyat (PR) yang dekat dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Maka ketika ada kabar Soeharto akan memilih Sudharmono yang waktu itu menjabat Ketua Umum Golkar untuk jadi Wapres, banyak yang menolak. Namun pada akhinya ia pun dilantik menjadi Wakil Presiden pada tahun 1988 mendampingi Soeharto. Jangankan para jenderal itu, Soeharto sendiri pernah dituduh PKI. Dan tentu saja ia bantah. 

Nasib Sial Jenderal Auri Tersukses

Siapa sangka bahwa Indonesia pernah memiliki pasukan angkatan udara terkuat di asia tenggara, hal ini karena pasokan pesawat Uni Soviet ke Indonesia meliputi 60 pesawat pemburu MiG-15 dan MiG-17, 40 pesawat pembom jenis Ilyushin Il-20, pembom jarak jauh Tupolev TU-16, dan ditambah beberapa MiG-20. Diperkirakan, Indonesia menerima sekitar 200 pesawat dari Soviet dan sekutunya. Namun, disaat masa Orde Baru kejayaan Auri seolah-olah hilang dan hanya dijadikan sebagai pemanis dan tidak memilki armada yang disegani. Belum lagi Omar Dani yang saat itu menjadi kepala Staf Angkatan Udara dimasa kejayaan harus bernasib sial masuk tahanan dikarenakan karena Lubang Buaya, yang jadi pangkalan penculik dari pelaku G30SPKI, tidak jauh dari Pangkalan Udara Halim Perdanakusumah. Hingga seolah-olah dia lah orang yang paling bertanggung jawab. Tetapi pada kenytannya, perintah penculikan datang dari seorang letnan kolonel Angkatan Darat bernama Untung Syamsuri.

Karier Omar Dani tergolong melesat di AURI. Di tahun 1960, dengan pangkat letnan kolonel, Omar Dani dijadikan Direktur Operasi AURI. Pada awal Januari 1961 dia naik lagi jadi kolonel udara. Perwira didikan TOLOA lain yang jadi kolonel kala itu baru Makki Perdanakusumah, adik dari Abdul Halim Perdanakusumah. Kawan lainnya yang didikan TALOA kebanyakan masih mayor. Usia Omar Dani belum genap 38 ketika dijadikan Menteri/Panglima Angkatan Udara pada 19 Januari 1962. Belum genap 12 tahun sejak dirinya belajar terbang, Dani sudah jadi orang nomor satu di AURI. Sebagai panglima, Omar Dani terbilang loyal kepada presiden, begitu juga angkatan yang dipimpinnya. Sukarno, yang bermusuhan dengan Angkatan Darat, terlalu jauh menyeret Angkatan Udara ke dunia politik. Yang juga membuat foto Omar Dani tidak  terpampang dalam jajaran mantan KSAU di Museum Angkatan Udara di Yogyakarta.

Penulis : Aditya Panca Nugraha, Cucu dari seorang mantan prajurit AURI